You are here

Apa itu SKP?

“Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan bagi yang tidak menyusun akan dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai disiplin PNS”, demikian disampaikan dr. Pattiselanno Robert Johan, MARS, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI dalam paparannya tentang “Penerapan Penilaian Prestasi Kerja PNS”.

“Jangankan tidak menyusun, pegawai yang telah menyusun SKP tapi dilihat pada akhir tahun kurang dari 25 % akan dijatuhi hukuman disiplin berat,” tambah pria yang akrab disapa pak Robby ini. Acara yang bertempat di Aula Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Litbang Kesehatan ini dihadiri oleh lebih dari 150 peneliti.

SKP adalah sebuah dokumen yang memuat kegiatan tugas pokok jabatan, sasaran kerja yang akan dicapai serta target yang harus dicapai. Yang harus kita cermati adalah setiap kegiatan tugas pokok ditetapkan dengan sasaran kerja yang akan dicapai sebagai indikator keberhasilan kerja, serta target sebagai hasil output yang diwujudkan dengan mempertimbangkan aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya.

Lebih lanjut pak Robby menjelaskan bahwa SKP dibuat pada awal tahun kemudian diserahkan pada pejabat penilai atau atasan dari pegawai yang bersangkutan. Agar akuntabilitas terjamin sebaiknya pejabat penilai melihat dan membahasnya bersama pegawai yang bersangkutan. Jika telah sesuai, pejabat penilai akan memberikan persetujuan. Apabila tidak disetujui, maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan itu bersifat final.

Selain memberikan paparan mengenai SKP, Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI juga memberikan pelatihan bagaimana tata cara mengisi SKP yang dibawakan oleh R. Giri Wurjandaru, SKM, M.Kes. Acara yang dipimpin oleh Dra. Pretty Multihartina, Ph.D selaku Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, memang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai SKP dan tata cara mengisinya langsung dari Biro Kepegawaian. Diharapkan setelah pemaparan ini para peneliti Badan Litbangkes lebih aware, mengimplementasikan dan mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Litbang Kesehatan di nomor 021- 4281745. (KK)



E-MAIL LOGIN


@litbang.depkes.go.id

  



 

Lembaga Penerbitan Balitbangkes



E-Journal Berlangganan




U L P



PENGUNJUNG

hit counter